Tugas siswa BAB I Penegakan HAM

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas !

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Mengapa sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia?

2. Mengapa setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain ?

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Bangsa yang berkomitmen hidup dalam sistem politik demokrasi perlu terus- menerus mengembangkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber pada nilai-nilai dasar demokrasi.

Di negara demokrasi penting dibangun civil society. Civil Society merupakan lahan tempat tumbuh kembangnya demokrasi. Sebab, tidak ada demokrasi tanpa civil society.
Istilah civil Society atau lebih dikenal dengan nama masyarakat madani, di Indonesia menjadi perhatian kalangan pada tahun 1990-an, pada masa-masa akhir pemerintahan Orde Baru. Sebab pada masa itu muncul keinginan untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan membangun sistem politik baru yang lebih demokratis.

Sejak berdiri sebagai negara baru, Indonesia berkeinginan mendirikan sistem politik demokrasi. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyatakan (secara eksplisit ataupun implisit) bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan negara demokrasi itu mengalami pasang surut.

Pasang surut demokrasi di Indonesia setidaknya bisa dipilah menjadi empat masa, sebagai berikut :

  • Demokrasi liberal/parlementer (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959)
  • Demokrasi terpimpin ( 5 Juli 1959 – 1965 )
  • Demokrasi Orde Baru  (1966- 1998 )
  • Demokrasi ala Reformasi ( 1998 – sekarang )

Civil society atau lebih akrab dengan sebutan masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu mengisi ruang publik, sehingga dapat menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi ini masyarakat madani merupakan tujuan pemerintah demokrasi.

Masyarakat madani merupakan jaringan berbagai organisasi kemasyarakatan. Ciri masyarakat  madani adalah

  • lahir atas prakarsa warga masyarakat sendiri, bukan penguasa negara
  • keanggotaannya bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran masing-masing anggota
  • mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya), paling tidak untuk sebagian, sehingga tidak tergantung pada bantuan pemerintah
  • mandiri terhadap kekuasaan negara, sehingga bisa mengawasi kekuasaan negara
  • tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai bersama

Untuk menuju masyarakat madani perlu proses demokrasi (demokratisasi). Demokratisasi merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) secara langsung atau tidak langsung dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

Prasyarat untuk menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi yaitu:

  1. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, hal ini tercermin dari kemampuan profesionalitasnya untuk memenuhi kebutuhan pembanguna dan penguasaan iptek
  2. Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri (swasembada), hal ini dimaksudkan agar masyarakat mampu mengatasi ketergantungan agar tidak menimbulkan kerawanan terutama di bidang politik
  3. Semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri (berbasis kerakyatan) , ketergantungan kepada sumber pembiayaan  (hutang luar negeri ) semakin kecil atau tidak sama sekali.
  4. Memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan Hankam yang dinamis, tangguh dan berwawasan global

Banyak kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani dari berbagai aspek kehidupan;

  • aspek agama, mengubah sikap dan perilaku manusia ke arah kehidupan yang religius.
  • aspek politik, masih rendahnya keteladanan elit politik dalam perilaku politiknya
  • aspek sosial budaya, kuatnya pengaruh budaya asing
  • aspek hukum, masih rendahnya keteladanan aparat penegak hukum.

Upaya untuk mengatasi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani

  1. Mengoptimalkan fungsi sarana ibadah sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Mengoptimalkan peranan keluarga sebagai sarana akses penanaman nilai-nilai kepribadian sejak dini, karenajati diri anak  mulai terbentuk
  3. Membudayakan kehidupan politik yang berdasarkan hukum yang berlaku
  4. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat, aparat negara dan elit politik pentingnya keteladanan
  5. Meningkatkan kemandirian dan swasembada ekonomi rakyat
  6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan ekonomi dengan cara memberdayakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan
  7. Meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari KKN
  8. Menegakan keadilan dan menjamin HAM.

Penanaman nilai-nilai budaya demokrasi perlu ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai demokrasi itu antara lain : kebebasan, persamaan,solidaritas, kerja sama, keberagaman.tolerensi, kejujuran, penalaran, keberadaban, kemanfaatan, dan konsensus

Kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan atas berbagai alternatif yang tersedia, berikut keleluasaan untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat penuh tanggung jawab tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Persamaan, pandangan bahwa manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban dalam negara. Dalam hal ini memiliki makna tidak ada pengistimewaan perlakuan terhadap sesama warga negara.

Solidaritas, kesediaan atas dasar kesukarelaan untuk memperhatikan kepentingan pihak lain dan bekerjasama dengan pihak lain.

Kerja sama adalah kesediaan untuk menyumbangkan kemampuan terbaik yang dimiliki serta saling membantu dalam mengatasi berbagai masalah demi terwujudnya kebaikan bersama.

Keberagaman, adalah kesediaan untuk menghargai keberbedaaan atau kebhinekaan yang ada dalam kehidupan bersama (ras, agama, suku, budaya, keyakinan politik, golongan )

Tolerensi, kesediaan untuk menenggang (menahan diri, bersikap sabar, membiarkan, berhati lapang) terhadap pihak lain yang memiliki sikap hidup berbeda atau bahkan bertentangan dengan sikap yang dianut sendiri

Kejujuran, kesediaan menyatakan kebenaran terutama dalam berrelasi dengan pihak lain dalam kehidupan bersama

Penalaran, kesediaan untuk mengedepankan rasional terhadap berbagai hal yang terkait dengan kehidupan bersama

Keberadaban, kesediaaan untuk mengutamakan kesantunan sebagai bentuk nyata penghormatan terhadap pihak lain dalam kehidupan bersama

Kemanfaatan, kesediaan untuk senantiasa mempertimbangkan manfaat konkret bagi kehidupan bersama

Konsensus, kesediaan untuk selalu mencari titik temu di antara pandangan yang berbeda guna nencari solusi untuk kebaikan bersama

Kapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru dimulai ?

  • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)  sebagai upaya peningkatan mutu profesi guru secara berkelanjutan merupakan tuntutan dan kewajiban bagi seorang guru. Tanpa melakukan upaya tersebut maka ilmu pengetahuan yang dimiliki guru akan stagnan,bahkan dapat dikatakan out of date
  • Proses Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenarnya guru tidak bisa “dikembangkan ” oleh orang lain jika guru sendiri belum siap untuk berkembang. Pihak-pihak yang mendapat tugas untuk membina guru perlu menggali sebanyak-banyaknya dari guru tersebut (tentang keinginannya, kekhawatirannya, masalah yang dihadapinya, pemahamannya tentang proses belajar-mengajar,dsb) sebelum memberikan masukan/saran.
  • Sosialisasi, pembinaan dari pemerintah melalui dinas pendidikan, organisasi profesi guru, kepala sekolah dan pihak terkait sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program Pengembangan Keprofesian (PKB) harus dimulai dari sekolah. Sekolah wajib menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengikuti program PKB sesuai ketentuan minimalnya dalam satu tahun.
  • Menurut Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, dijelaskan bahwa PKB mencakup tiga hal yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

Substansi Konstitusi RI UUD1945

DAFTAR ISI

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Tujuan negara  ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Cita-cita moral ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Identitas negara ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

Pembagian kekuasaan …………………………………………………………………………………………………… 2

  • Eksekutif ………………………………………………………………………………………………………………… 2
  • Legislatif ………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • Yudikatif ………………………………………………………………………………………………………………… 6

Lembaga negara ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

HAM ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

  • Hak pribadi …………………………………………………………………………………………………………… 9
  • Hak  mendapat persamaan hukum dan pemerintahan …………………… 10
  • Hak sosial budaya ……………………………………………………………………………………………… 11

Sistem pemerintahan …………………………………………………………………………………………………….. 12

Hubungan pusat dan Daerah ……………………………………………………………………………………… 12

Hubungan antar lembaga negara …………………………………………………………………………….. 13

Perubahan konstitusi …………………………………………………………………………………………………….. 13

Larangan mengubah bentuk negara ………………………………………………………………………. 14


 

NO.

SUBSTANSI

PASAL-PASAL

KETERANGAN

       1.             

Tujuan Negara

  • Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4

 

  • Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • Memajukan kesejahteraan umum.
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

       2.             

Cita-cita moral Bangsa

Pembukaan UUD 1945:

  • Alinea 2
  • Alinea 3

 

 

  • Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa …..
  • Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh ….

       3.             

Identitas  Negara

 

  • Bendera Negara
  • Bahasa Negara

 

  • Lagu kebangsaan
  • Lambang negara

 

 

  • Bentuk negara

 

 

  • Pasal  35

 

  • Pasal 36

 

  • Pasal 36 B

 

  • Pasal 36 A

 

 

 

  • Pasal  1 ayat 1

 

 

  • Pasal 1 ayat 3

 

  • Pasal 25 A

 

 

  • Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
  • Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
  • Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya
  • Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

 

  • Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik
  • Negara Indonesia adalah negara Hukum
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang

 

       4.             

Pembagian Kekuasaan

Eksekutif

Presiden

  • Pasal 4 ayat 2

 

 

  • Pasal 5 ayat 1

 

 

 

  • Pasal 5 ayat 2

 

 

 

  • Pasal 6 ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 6 ayat 2

 

 

 

Menteri negara

  • Pasal 17 ayat 1

 

  • Pasal 17 ayat 2

 

  • Pasal 17 ayat 3

 

 

  • Pasal 17 ayat 4

 

 

Pemerintahan Daerah

  • Pasal 18 ayat 4

 

 

 

 

Legislatif

DPR

  • Pasal 19 ayat 1

 

  • Pasal 19 ayat 2

 

 

  • Pasal 19 ayat 3

 

 

  • Pasal 20 ayat 1

 

 

  • Pasal 20 ayat 2

 

 

 

 

  • Pasal 20 ayat 3

 

 

 

 

 

  • Pasal 20A ayat 1

 

 

 

  • Pasal 20A ayat 2

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 20A ayat 3

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 20A ayat 4

 

 

 

 

  • Pasal 21

 

 

  • Pasal 22 ayat 1

 

 

 

 

  • Pasal 22 ayat 2

 

 

 

  •  Pasal 22 ayat 3

 

 

DPD

  • Pasal 22C ayat 1

 

 

 

  • Pasal 22C ayat 2

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 22C ayat 3

 

 

  • Pasal 22C ayat 4

 

 

  • Pasal 22D ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 22D ayat 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 22D ayat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 22D ayat 4

 

 

 

MPR

  • Pasal 2 ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 2 ayat 2

 

 

 

  • Pasal 2 ayat 3

 

 

 

  • Pasal 3 ayat 1

 

 

 

  • Pasal 3 ayat 2
  • Pasal  3 ayat 3

 

 

Yudikatif

MA

  • Pasar 24A ayat 1

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 24A ayat 2

 

 

 

 

  • Pasal 24A ayat 3

 

 

 

 

 

  • Pasal 24A ayat 4

 

 

  • Pasal 24A ayat 5

 

 

 

KY

  • Pasal 24B ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 24B ayat 2

 

 

 

 

  • Pasal 24B ayat 3

 

 

 

  • Pasal 24B ayat 4

 

MK

  • Pasal 24C ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 24C ayat 2

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 24C ayat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 24C ayat 4

 

 

  • Pasal 24C ayat 5

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 24C ayat 6

 

 

 

  • Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
  • Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewaan Perwakilan Rakyat
  • Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
  • Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
  • Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang

 

  • Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
  • Menteri-menteri  itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
  • Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
  • Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang

 

 

  • Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis

 

 

  • Anggota Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum
  • Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang
  • Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
  • Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
  • Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat perrsetujuan bersama
  • Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
  • Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
  • Dalam  melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
  • Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas
  • Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang
  • Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
  • Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut
  • Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

 

  • Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
  • Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
  • Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang
  • Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
  • Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
  • Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
  • Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang

 

  • Majelis  Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotannya dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang
  • Majelis  Permusyawaratan Rakyat, bersidang sedikitnya sekali dala lima tahun di ibukota negara
  • Segala putusan Majelis  Permusyawaratan Rakyat, ditetapkan dengan suara yang terbanyak
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
  •  
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden

 

 

  • Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
  • Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
  • Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
  • Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung
  • Susunan, kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang
  • Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim
  • Anggota komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
  • Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang
  • Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
  • Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar
  • Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden
  • Ketua dan Wakil Ketua Makamah

Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi

  • Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
  • Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang

 

       5.             

Lembaga Negara

BPK

  • Pasal 23E ayat 1

 

 

 

 

  • Pasal 23E ayat 2

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 23E ayat 3

 

 

 

  • Pasal 23F ayat 1

 

 

 

 

 

  • Pasal 23F ayat 2

 

 

  • Pasal 23G ayat 1

 

 

 

  • Pasal 23G ayat 2

 

 

  • Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri
  • Hasil pemeriksaan  keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya
  • Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan /atau badan sesuai dengnan undang-undang
  • Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden
  • Pimpinan Bdan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota
  • Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
  • Ketentuan lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang

       6.             

HAM

  • Hak Pribadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hak  mendapat persamaan hukum dan pemerintahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hak sosial budaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28 A

 

 

  • Pasal 28B ayat 1

 

 

 

 

  • Pasal 28B ayat 2

 

 

 

 

  • Pasal 28E ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28E ayat 2

 

 

 

 

  • Pasal 28E ayat 3

 

 

 

  • Pasal 28I ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28I ayat 2

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28I ayat 3

 

 

 

  • Pasal 28I ayat 4

 

 

 

 

  • Pasal 28I ayat 5

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28D ayat 1

 

 

 

 

  • Pasal 28D ayat 2

 

 

  • Pasal 28D ayat 3

 

  • Pasal 28D ayat 4
  • Pasal 28G ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28G ayat 2

 

 

 

 

 

  • Pasal 28H ayat 1

 

 

 

 

  • Pasal  28H ayat 2

 

 

 

 

 

  • Pasal 28H ayat 3

 

 

 

  • Pasal 28H ayat 4

 

 

 

  • Pasal 28J ayat 1

 

 

 

 

  • Pasal 28J ayat 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28C ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 28C ayat 2

 

 

 

 

 

  • Pasal 28 F

 

  • Setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya
  • Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
  • Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  • Setiap  orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
  • Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani
  • Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
  • Hak untuk hidup, hak  untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
  • Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
  • Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
  • Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan ha asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah
  • Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokatis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
  • Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum
  • Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  • Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  • Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
  • Setiap orang berhak atas perlindunga diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
  • Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
  • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
  • Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan
  • Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat
  • Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
  • Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  • Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang detetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
  • Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh maanfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
  • Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
  • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

       7.             

Sistem Pemerintahan

  • Pasal 4 ayat 1

 

 

 

  • Pasal 4 ayat 2
  • Presiden Republik Indonesia memegang  kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar
  • Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
 

       8.             

Hubungan Pusat Dan Daerah

  • Pasal 18 ayat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 18 ayat 2

 

 

 

 

 

  • Pasal 18 ayat 3

 

 

 

 

 

  • Pasal 18 ayat 5

 

  • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
  • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
  • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
  • Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

       9.             

Hubungan Antar Lembaga Negara

Eksekutif dan legislatif

  • Pasal 20 ayat 2

 

 

 

 

  • Pasal 20 ayat 3

 

 

 

 

 

  • Pasal 13 ayat 1

 

  • Pasal 13 ayat 2

 

 

 

  • Pasal 13 ayat 3

 

 

 

  • Pasal 14 ayat 2

 

 

Eksekutif dan Yudikatif

  • Pasal 14 ayat 1

 

 

 

  • Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  • Jika rancangan undang-undang it tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam perseidangan Dewan Perwakilan Rakyat  masa itu
  • Presiden mengangkat duta dan konsul
  • Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat

 

 

  • Presiden memberi grasi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan Mahkamah Agung

   10.             

Perubahan Konstitusi

  • Pasal 37 ayat 1

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 37 ayat 2

 

 

 

 

 

  • Pasal 37 ayat 3

 

 

 

 

 

 

  • Pasal 37 ayat 4

 

  • Usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat bila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk  diubah beserta alasannya
  • Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  • Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

   11.             

Larangan Mengubah bentuk negara

  • Pasal 37 ayat 5
  • Khusus tentang bentuk negara kesatuan republik indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
 

 

TUGAS PERBANDINGAN KONSTITUSI DI BERBAGAI NEGARA

1.    Konstitusi di negara liberal dan negara komunis memiliki perbedaan pokok baik secara teoritis maupun penerapannya. Tuliskan hal-hal yang anda ketahui berikut ini :

2.      Berikan penjelasan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif pada negara liberal (Inggris) dan negara komunis (RRC)!

Jawab :

a.  Kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif pada negara liberal (Inggris) :

Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Sedangkan kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Namun di sisi lain, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

 

b.  Kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif pada negara komunis (RRC) :

Kekuasaan legislatif berada di tangan Kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kongres Rakyat Cina tersebut merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Cina dan mempunyai kekuasaan untuk menentukan pemegang kekuasaan eksekutif yang biasanya berada di tangan ketua partai.

 

 

3.    Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah ketatanegaraan negara komunis RRC yang jabatan perdana mentri yang selalu dipegang oleh ketua partai komunis Cina?

Jawab :

Sistem yang diterapkan oleh RRC adalah sistem satu partai maksudnya adalah dalam suatu negara hanya ada satu partai politik untuk menyelenggarakan Pemilu, maupun untuk satu partai yang sangat dominan dalam suatu negara. Sistem ini sangat statis (nonkompetitif) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Sistem politik dengan partai tunggal di negara RRC adalah sebagai berikut :

  • Eksekutif : Dipegang oleh ketua partai itu sendiri, sedangkan sekretaris jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi setingkat Perdana Menteri.
  •  Legislatif : Lembaga negara tertinggi adalah kongres rakyat nasional yang bertindak sebagai badan legislatif, hanya saja didominasi oleh partai komunis China.
  •  Yudikatif : dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung China. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan.

 

 

 

 

 

 

KINERJA SISTEM POLITIK

Apa itu sistem politik?

Secara umum sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang didalamnya melibatkan elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan mendukung. Sedangkan politik diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

            Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, kesatuan yang dimaksudkan dapat berupa negara atau masyarakat.

Sistem politik dilaksanakan melalui lembaga-lembaga politik atau struktur- struktur politik, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. Lembaga-lembaga politik tersebut menjalankan fungsi dan kegiatannya sehingga dimungkinkan sistem politik merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanannya. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur politik dan infrastruktur politik.

Supra-struktur politik dapat diartikan suasana kehidupan pemerintah, maksudnya jika suatu pemerintahan itu stabil maka kehidupan politikpun akan aman, damai dan terkendali. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka akan terjadi kekacauan poltik yang dapat menyengsarakan rakyat. Yang termasuk dalam supra-struktur politik adalah semua lembaga-lembaga Negara yang tersebut dalam konstitusi Negara ( termasuk fungsi legeslatif, eksekutif dan yudikatif)  merupakan lembaga-lembaga resmi pemerintah negara. Lembaga-lembaga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 adalah MPR, DPR,DPD, Presiden, Wapres,MA, MK, KY. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Supra-struktur politik di Indonesia dapat dicermati melalui pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara kelembagaan melibatkan lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

Infrastruktur politik sebagai mesin politik informasi berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik, kelmpok kepentingan, kelompok penekan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh politik dan media massa. Melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasi maupun tuntutannya. Tuntutan dan dukungan  sebagai input dalam proses pembuatan  keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Konfigurasi interaksi para pelaku politik akan berpangaruh dalam model sistem politik yang berlaku.

Bagaimana kinerja suatu sistem politik?

Dilihat dari input, proses konversi dan output yang terdapat dalam suatu sistem politik dapat digambarkan dalam skema 1 sebagai berikut (Rusadi Kantaprawira, 1999:215).


Skema tersebut menunjukkan, bahwa input dalam lembaga-lembaga politik oleh infrastruktur politik. Proses konversi berlangsung dalam lembaga-lembaga politik yang berkedudukan sebagai suprastruktur politik. Dan output dari sistem politik berupa peraturan (perundang-undangan) yang dilengkapi sanksinya, yang pelaksanaannya dikelola dalam suatu birokrasi pemerintah. Output politik akan dicermati oleh masyarakat sebagai umpan balik yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan sikap politiknya dalam siklus sistem politik yang berkelanjutan.

Kajian tentang struktur politik akan dapat memberikan pemahaman yang lengkap apabila dilakukan dengan sekaligus memperaktekkan fungsi yang dijalankan oleh struktur tersebut.

Adapun fungsi struktur politik adalah memenuhi tugas dan tujuan dari struktur politik. Suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugas terlaksana dan tujuan tercapai.

Ada fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelakanaan kebijaksanaan pemerintah dan ada fungsi yang secara langung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan adalah fungsi sosialisasi politik, fungsi rekruitmen politik, fungsi komunikasi politik.